Ditjen Pajak: NPWP Bisa Jadi Kartu BPJS hingga SIM

Khabaruna - Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) telah menyiapkan satu kartu multifungsi yang dapat digabungkan dengan kartu lainnya, mulai dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), kartu kredit, hingga Surat Izin Mengemudi (SIM). Kartu ini rencananya akan meluncur pada Maret 2017.

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi, mengungkapkan bakal meluncurkan Kartu Indonesia 1 (red-satu) atau disingkat Kartin1 dalam waktu dekat. Kartu pintar tersebut dapat digunakan untuk berbagai macam keperluan.

Ini adalah strategi kebijakan DJP di 2017 dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak. Kartu ini juga menjadi bentuk kemudahan pelaporan dan pembayaran serta kemudahan akses perpajakan.

"Satu kartu ini bisa untuk Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), ATM, SIM, e-KTP, e-money, e-toll, sampai kartu kredit, karena ada beberapa bank mau ikut serta di dalamnya. Jadi semua bisa pakai satu kartu," ucap Ken di Jakarta, Rabu (18/1/2017).

Direktur Transformasi Teknologi Komunikasi dan Informasi DJP, Iwan Djuniardi, menambahkan ide pembuatan Kartu Indonesia 1 berasal dari seorang pemenang lomba di DJP. Gagasan inovasi tersebut supaya kartu NPWP berfungsi untuk segala jenis pembayaran.

"Jadi ini semacam kartu pintar. Karena di BPJS misalnya banyak pemalsuan, e-KTP masih terlalu mahal. Sehingga kita ingin gabungkan antara NPWP, e-KTP, BPJS, dan ternyata animo dari instansi terkait oke," ujar Iwan.

Ia mengatakan, DJP ingin mewujudkan atau merealisasikan identitas tunggal (single ID) yang selama ini hanya menjadi wacana. Dan akhirnya, DJP akan menyiapkan aplikasi yang dapat menampung ide tersebut secara gratis.

"Kita bikin aplikasinya sendiri di bulan ini karena targetnya prototipe bisa selesai Maret 2017. Sedangkan pilot project dengan perbankan di Juni ini karena harus ada pengadaan konfigurasi dan lainnya," ujar dia saat dihubungi wartawan.

Lebih jauh Iwan menjelaskan, DJP akan menggandeng pihak perbankan untuk pengadaan kartu dan kerja sama dengan instansi terkait, seperti BPJS, kementerian/lembaga yang mengurus e-KTP, serta lainnya. Dia mengaku ada beberapa bank yang sudah bersedia bekerja sama.

Sumber: Liputan6