Khabaruna - Pemerintah Australia akan memberlakukan peraturan visa baru bagi warga Indonesia (WNI) yang hendak bepergian ke negeri kanguru. Selain itu, proses pengajuan permohonan visa Australia menjadi lebih sederhana bagi wisatawan dan pebisnis Indonesia.
Menteri Imigrasi dan Perlindungan Perbatasan Australia Peter Dutton, Menteri Perdagangan dan Investasi Australia Andrew Robb, serta Menteri Pariwisata dan Pendidikan Internasional Richard Colbeck, mengumumkan rencana terbaru pemberian visa bagi warga Indonesia dalam Pekan Bisnis Indonesia-Australia di Jakarta baru-baru ini.
Mulai 1 Desember 2015, warga Indonesia bisa mengajukan visa Multiple Entry (bebas keluar masuk sampai batas akhir visa) ke Australia dengan durasi tiga tahun.
“Prakarsa ini akan menguntungkan Indonesia dan Australia seiring dengan upaya kami untuk memajukan hubungan bisnis dan wisata yang lebih kukuh antara kedua negara,” ujar Menteri Dutton dalam keterangan media Kedutaan Besar Australia.
Ditemui di rumah Duta Besar Paul Grigson di Jakarta Pusat, Menteri Colbert mengatakan, “Visa ini ditujukan bagi pemohon visa pengunjung ke Australia dengan durasi tinggal maksimal per kunjungan tiga bulan.”
Ketika ditanya tentang WNI mana saja yang bisa mengajukan visa tiga tahun ini, Richard Colbert menuturkan kepada Australia Plus, “Ini berlaku untuk semua warga negara Indonesia, tak bergantung jenis paspornya.”
Selain itu, pada 2017, Pemerintah Australia juga akan memperluas pengajuan permohonan visa online kepada warga Indonesia, membuat proses pengajuan visa Australia lebih sederhana bagi para wisatawan dan pebisnis dari negara tetangganya tersebut.
Pengajuan visa online akan menggunakan akses yang beroperasi 24 jam sehari nonsetop, fasilitas pembayaran elektronik biaya visa dan kemudahan dalam memeriksa status pengajuan visa online.
Pada tahun 2014, sebanyak lebih dari 150 ribu warga Indonesia berkunjung ke Australia. Jumlah ini meningkat 6% dibanding tahun sebelumnya. Para pengunjung Indonesia ini menghasilkan 600 juta dolar (atau setara Rp 6 triliun) bagi perekonomian Australia.
Sumber: Republika
Tidak ada komentar:
Posting Komentar